Laporan Warga Tak Ditanggapi, KDM Sidak Pabrik Kapur di Cipatat dan Soroti Polusi Serta Hak Buruh

 

​BANDUNG BARAT — Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di kawasan industri pabrik kapur di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menyusul maraknya keluhan warga yang mengaku laporan mereka tidak direspons secara serius oleh pihak berwenang.

​Dalam sidak tersebut, ditemukan fakta di lapangan yang sangat kontras dengan klaim perusahaan. Warga setempat mengeluhkan polusi debu putih pekat menyerupai kabut yang menyelimuti permukiman setiap hari. Akibat pencemaran udara ini, genting rumah warga berubah menjadi putih penuh debu, serta memicu kekhawatiran serius terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Soroti Masalah Lingkungan dan Penanganan Limbah

​Saat meninjau lokasi produksi, manajemen pabrik sempat mengeklaim bahwa upaya penanganan debu telah dilakukan melalui sistem penyemprotan air dan alat penyerap debu (dusting). Namun, temuan di lapangan membuktikan bahwa langkah tersebut belum optimal, sebab debu kapur masih masif beterbangan hingga keluar area pabrik dan mengotori lingkungan sekitar.

​Pihak pengawas mendesak agar perusahaan segera memperketat standar operasional penanganan limbah, menambah perangkat penyiraman yang lebih efektif, serta menanam tanaman pelindung seperti bambu di sekitar kawasan industri guna menekan polusi.

​Periksa Kesejahteraan dan Sistem Penggajian Karyawan

​Selain masalah lingkungan, sidak ini juga mengungkap persoalan internal terkait kesejahteraan tenaga kerja. Melalui dialog langsung dengan para pekerja, mandor, hingga petugas keamanan (security) berstatus outsourcing dari yayasan, terungkap adanya variasi sistem pengupahan yang dinilai janggal.

​Beberapa pekerja mengaku menerima upah di bawah standar minimum dengan skema pembayaran berkala dua mingguan. Pihak pengawas lantas meminta perusahaan untuk transparan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar buruh seperti BPJS Ketenagakerjaan secara transparan dan adil.

​Sidak ini ditutup dengan peringatan tegas kepada para pengusaha agar tidak mengabaikan keluhan warga. Industri diharapkan tetap dapat beroperasi untuk menggerakkan ekonomi lokal, tetapi kesehatan warga dan kelestarian lingkungan sekitar harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan.